Penolakan Warga untuk Rapid Test

Penolakan Warga untuk Rapid Test

Penolakan Warga untuk Rapid Test

Penolakan Warga untuk Rapid Test. Penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia menyimpan beragam cerita. Setelah beberapa waktu lalu masih banyak terjadi pengambilan paksa jenazah, kini muncul lagi berita mengenai penolakan warga untuk menjalani rapid test. Penolakan tersebut terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Di Kota Makassar salah satunya, misalnya, warga setempat memasang spanduk bertuliskan menolak rapid test dan memblokade pintu masuk ke permukiman warga menggunakan kayu. Selain itu, penolakan juga terjadi di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut dia, pendekatan pemerintah yang selama ini dilakukan hanya berdasarkan kesehatan perlu diubah menjadi sebuah promosi kesehatan yang memberdayakan masyarakat. “Menurut saya, harus dilakukan strategi dari pendekatan yang hanya mendasarkan kesehatan, rapid test dalam rangka untuk melakukan pengujian Covid-19 menjadi sebuah upaya promosi kesehatan yang memberdayakan masyarakat,” kata Drajat saat dihubungi, Selasa.

Sebanyak 21 warga yang telah diduga melakukan kontak dengan pasien positif covid-19 menolak untuk menjalani rapid test. Menanggapi hal tersebut, sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menyarankan agar pemerintah segera mengubah pendekatan yang dilakukan.

Libatkan tokoh agama

Drajat memaparkan, promosi kesehatan tersebut harus melibatkan sejumlah kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurut Drajat, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang baik mengenai rapid test dan segala sesuatu yang berhubungan dengan metode tes tersebut. “Mereka kemudian diberi pemahaman tentang rapid test dan apa saja efeknya, apakah selalu berakibat pada konfirmasi Covid-19,” jelas dia.

Menurut Drajat, keterlibatan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk membangun konstruksi bersama, yang sejalan dengan pemerintah. Jika tidak, akan ada perbedaan antara apa yang dikonstruksi oleh negara dan apa yang dikonstruksi oleh sosial.
Sebab, selama ini Drajat memandang pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang rapid test terbilang minim. Hal itu menimbulkan stigma negatif terhadap berbagai upaya kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. “Apalagi sekarang semua orang mulai berpikir bahwa rapid test bagian dari bisnis, sehingga orang merasa kalau melakukan rapid test maka dia harus mengeluarkan biaya,” papar dia.

Hal itu justru membuat inovasi pemerintah, dalam hal ini rapid test, akan diabaikan oleh masyarakat. Jika fase pertama tersebut sudah dilakukan dan masyarakat sudah mulai paham dari berbagai sisi, baru kemudian tes itu bisa dilakukan. “Kalau memang sudah kelihatan penerimaan positif, barulah inovasi itu disebarkan, tapi kalau belum siap dilakukan maka perlu pembelajaran lagi,” kata Drajat. “Saya yakin itu tidak akan terlalu sulit dibandingkan risiko ketika langsung diterapkan, kemudian terjadi penolakan atau istilahnya penelantaran inovasi sebagai lawan dari adopsi inovasi,” tambah dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *